JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menguatkan perannya dalam memperluas akses hunian layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi, perseroan berkomitmen mendukung penuh program prioritas pemerintah, khususnya Program 3 Juta Rumah, guna menekan backlog perumahan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Langkah strategis ini diwujudkan dengan optimalisasi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang menjadi tulang punggung pembiayaan rumah subsidi di Indonesia. Skema tersebut dirancang untuk memberikan kemudahan akses kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan maksimal Rp14 juta per bulan, dengan bunga tetap maksimal 5 persen serta tenor pembiayaan hingga 20 tahun. Dengan dukungan pembiayaan yang terjangkau, program ini diharapkan mampu menjawab tantangan keterbatasan akses hunian layak, khususnya di kawasan perkotaan dan wilayah berkembang.
Peran Strategis BRI dalam Program 3 Juta Rumah
Dalam mendukung Program 3 Juta Rumah, BRI mencatat kontribusi signifikan melalui penyaluran KPR subsidi ke berbagai daerah. Hingga akhir 2025, BRI telah menyalurkan pembiayaan KPR subsidi senilai Rp16,16 triliun kepada lebih dari 118.000 debitur di seluruh Indonesia. Realisasi tersebut menunjukkan keseriusan perseroan dalam memperluas inklusi pembiayaan perumahan bagi MBR, sekaligus memperkuat fondasi sosial-ekonomi masyarakat.
Sebagian besar penyaluran KPR subsidi BRI didominasi oleh skema FLPP, yang porsinya mencapai sekitar 97 persen. Skema ini tidak hanya memberikan kemudahan dari sisi suku bunga dan tenor, tetapi juga menghadirkan kepastian cicilan yang stabil sehingga meringankan beban masyarakat dalam jangka panjang. Melalui mekanisme tersebut, BRI berupaya memastikan agar kepemilikan rumah bukan lagi sekadar impian, melainkan menjadi realitas yang dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.
Skema FLPP Dorong Inklusi Pembiayaan Perumahan
FLPP dirancang sebagai solusi pembiayaan yang berkelanjutan untuk mengatasi backlog perumahan nasional. Dengan suku bunga tetap maksimal 5 persen dan tenor hingga 20 tahun, program ini memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk merencanakan keuangan secara lebih pasti. Selain itu, ketentuan penghasilan maksimal Rp14 juta per bulan menjadikan skema ini tepat sasaran, menyentuh kelompok yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan perumahan formal.
Melalui FLPP, BRI juga aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pengembang perumahan. Sinergi ini penting untuk memastikan ketersediaan pasokan rumah yang layak, terjangkau, dan sesuai standar, sekaligus memperluas jangkauan program hingga ke pelosok daerah.
Prinsip Kehati-hatian dan Kualitas Pembiayaan
Di tengah ekspansi penyaluran KPR subsidi, BRI tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menjaga kualitas pembiayaan. Setiap pengajuan kredit melalui proses asesmen yang ketat untuk memastikan kelayakan debitur sesuai ketentuan. Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa penyaluran kredit harus mempertimbangkan berbagai aspek agar kualitas portofolio tetap sehat.
“Dalam bank memberikan kredit kan, tentunya ada assessment dan ketentuan yang ada harus dipenuhi. Nah, atas dasar itu kita juga melihat realitanya seperti apa, dan kita tahu bahwa mana yang memang bisa, mana yang belum atau tidak bisa,” ujarnya.
Pendekatan ini terbukti efektif menjaga rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) KPR subsidi BRI tetap di level rendah. Dengan kualitas pembiayaan yang terjaga, BRI dapat memastikan keberlanjutan program sekaligus memberikan rasa aman bagi para debitur.
Dampak Ekonomi dan Sosial yang Lebih Luas
Penyaluran KPR subsidi tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan hunian, tetapi juga memberikan efek berganda bagi perekonomian. Sektor konstruksi, industri bahan bangunan, jasa tenaga kerja, logistik, hingga UMKM di sekitar kawasan perumahan turut merasakan manfaat dari meningkatnya aktivitas pembangunan rumah subsidi.
Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menegaskan bahwa peningkatan penyaluran rumah subsidi membawa dampak ekonomi yang signifikan. “Peningkatan jumlah rumah subsidi yang disalurkan tidak hanya memperluas akses hunian terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Efek bergandanya terasa hingga ke sektor konstruksi, bahan bangunan, jasa tukang, logistik, bahkan UMKM di sekitar kawasan perumahan,” kata Hendy.
Dengan demikian, KPR subsidi menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, sekaligus memperkuat ekosistem perumahan nasional.
Kolaborasi untuk Memperluas Jangkauan
Untuk memperluas akses pembiayaan, BRI menjalin kerja sama strategis dengan berbagai instansi dan mitra. Di antaranya adalah kolaborasi dengan kementerian dan lembaga bagi segmen Aparatur Sipil Negara (ASN), serta kemitraan dengan sektor swasta untuk menjangkau pekerja informal. Upaya ini dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan skema FLPP, tanpa terkendala status pekerjaan atau keterbatasan akses perbankan.
Melalui berbagai kolaborasi tersebut, BRI berharap dapat mempercepat pencapaian target Program 3 Juta Rumah, sekaligus memastikan pemerataan akses hunian layak di seluruh wilayah Indonesia.
Komitmen Berkelanjutan BRI
Ke depan, BRI menegaskan komitmennya untuk terus memperluas penyaluran KPR subsidi dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan. Perseroan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital guna mempercepat proses pengajuan, meningkatkan akurasi asesmen, serta memperluas literasi keuangan masyarakat terkait pembiayaan perumahan.
Dengan strategi yang terintegrasi, BRI optimistis dapat terus menjadi motor penggerak inklusi perumahan di Indonesia. Dukungan berkelanjutan terhadap KPR subsidi diharapkan mampu mewujudkan hunian layak bagi jutaan keluarga MBR, sekaligus berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
