JAKARTA - Ketersediaan pupuk subsidi nasional dipastikan aman hingga akhir tahun. Kepastian ini disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebagai komitmen pemerintah dalam menjaga produktivitas petani dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
Dengan stok yang terjamin, para petani di seluruh daerah dapat menjalankan musim tanam dengan tenang dan terencana.
“Kita pastikan pupuk subsidi tersedia, cukup, dan dapat diakses petani. Ini penting untuk menjaga produktivitas nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan,” ujar Mentan.
Pemerintah menegaskan, pasokan pupuk subsidi untuk musim tanam Oktober–Maret (Okmar) 2025/2026 berada pada level aman. Kepastian stok ini menjadi langkah strategis agar kebutuhan petani pada periode tanam mendatang dapat dipenuhi tepat waktu dan tepat jumlah.
Kementerian Pertanian mencatat hingga 18 September 2025, realisasi penyaluran pupuk subsidi telah mencapai 56,45 persen, setara 5,6 juta ton dari total alokasi nasional sebesar 9,5 juta ton. Data tersebut menunjukkan distribusi berjalan sesuai rencana dan menandakan keseriusan pemerintah menjaga kelancaran pasokan bagi petani.
Mentan Amran menilai pupuk subsidi sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas produksi pangan. Dengan dukungan pasokan yang terjamin dan semangat petani yang terus tumbuh, ia melihat peluang besar untuk mewujudkan swasembada beras lebih cepat dari target awal.
“Insya Allah tahun ini mimpi kita untuk swasembada beras dapat terwujud. Target yang seharusnya dicapai dalam empat tahun, Insya Allah bisa kita raih lebih cepat pada tahun ini,” tegasnya penuh optimisme.
Untuk mendukung pencapaian tersebut, Kementerian Pertanian memperkuat tata kelola distribusi pupuk dengan menerapkan prinsip 7T: tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, tepat harga, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat penerima. Prinsip ini diharapkan memastikan penyaluran pupuk benar-benar sampai ke petani yang berhak sesuai alokasi.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Andi Nur Alam Syah, menambahkan bahwa stok pupuk secara nasional telah disiapkan sesuai kebutuhan musim tanam. Pemerintah juga terus mempermudah akses petani melalui skema penebusan pupuk menggunakan KTP dan Kartu Tani.
“Skema penebusan dengan KTP atau Kartu Tani juga semakin memudahkan petani. Prinsipnya, tidak ada alasan petani kesulitan mendapatkan pupuk,” jelas Andi.
Selain kemudahan akses, pengawasan distribusi dilakukan secara ketat. Produsen, distributor, kios, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum dilibatkan dalam proses pengawasan.
Langkah ini penting untuk mencegah penyimpangan sekaligus memastikan pupuk subsidi benar-benar diterima petani yang menjadi sasaran program.
Dengan tata kelola yang semakin baik dan sistem penebusan yang sederhana, pupuk subsidi diharapkan mampu mendongkrak produktivitas pertanian. Hal ini sejalan dengan target besar pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.
“Pupuk bersubsidi menjadi salah satu kunci agar produktivitas pertanian terus meningkat. Dengan dukungan petani, kita optimistis mampu memperkuat ketahanan pangan Indonesia,” tambah Andi.
Apresiasi terhadap kebijakan pemerintah datang dari petani di berbagai daerah. Sunardi, anggota Kelompok Tani (Poktan) Mulyo Lestari Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, menuturkan bahwa ketersediaan pupuk di wilayahnya berjalan lancar.
“Khususnya di wilayah kami, masalah pupuk aman, sesuai dengan kuota-kuota petani ketika mau menebusnya,” ujar Sunardi.
Hal senada disampaikan Hamid, anggota Poktan Sari Padi, Desa Wanasari, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Ia merasa bersyukur karena pupuk subsidi dapat diakses dengan mudah sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertaniannya.
“Alhamdulillah, pupuk lancar untuk penanaman Oktober nanti tersedia,” kata Hamid dengan penuh rasa syukur.
Keberhasilan menjaga ketersediaan pupuk subsidi tidak hanya berdampak pada kelancaran musim tanam, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional.
Pasokan pupuk yang terjamin membuat petani lebih percaya diri dalam mengatur pola tanam, meminimalkan risiko gagal panen, serta meningkatkan kualitas hasil pertanian.
Pemerintah berharap kerja sama antara Kementerian Pertanian, produsen pupuk, pemerintah daerah, dan para petani terus diperkuat. Dukungan lintas sektor diyakini mampu menjaga kestabilan produksi pangan sekaligus mempercepat langkah Indonesia menuju swasembada beras dan kedaulatan pangan.
Dengan distribusi yang terkelola baik dan penerapan prinsip 7T secara konsisten, program pupuk subsidi diharapkan tidak hanya menjamin kebutuhan petani tetapi juga menjadi pilar penting bagi ketahanan pangan nasional.
Mentan Amran menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program ini agar seluruh petani Indonesia merasakan manfaatnya secara langsung.
“Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah akan terus hadir memastikan pupuk tersedia dan petani sejahtera,” pungkasnya.